Pengusaha Energi Terbarukan Kirim Surat ke Jonan, Ini Isinya

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (ilustrasi)

Independen.Net, Jakarta -  Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) mengirim surat kepada Menteri ESDM, Ignasius Jonan. Melalui surat itu, METI meminta Jonan mengevaluasi kebijakan mengenai harga listrik dari energi terbarukan.

"Kami sudah mengirimkan surat kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan untuk meminta Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2017 dievaluasi," kata Ketua Umum METI, Surya Darma, dalam keterangan tertulis, Senin (17/4/2017).

Menurutnya, pemerintah harus menetapkan kebijakan yang bersifat jangka panjang dan dapat memberikan kepastian bagi investor atau pengembang energi terbarukan.

Pengembangan energi terbarukan butuh waktu panjang. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) misalnya, butuh waktu 6 tahun. Sedangkan pengembangan panas bumi memerlukan 7-9 tahun mulai dari fase eksplorasi hingga pembangkit mulai beroperasi.

"Pemerintah harus menetapkan kebijakan yang bersifat jangka panjang yang dapat memberikan kepastian bagi pengembang," ujar Surya Darma.

Ia mengatakan, penerapan tarif maksimal 85% dari biaya pokok produksi (BPP) dalam Permen ESDM 12/2017 kurang mendorong pengembangan energi terbarukan.

Pembatasan tarif sebesar 85% BPP, sambungnya, juga pernah diberlakukan terhadap listrik panas bumi. Ketika itu, melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2008 tentang Harga Patokan Penjualan Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi. Namun, aturan ini tidak bisa diterapkan hingga akhirnya diganti dengan kebijakan baru.

"Selain itu, ada kondisi yang berbeda antara satu daerah dan daerah lain, besaran BPP akan selalu berubah dari waktu ke waktu. Sedangkan, proses pengembangan energi terbarukan tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat," tutupnya. (mca/wdl)