Independen.Net

Portal Berita Independen

Independen.Net

Latest Post

indihome girl telkom

Independen.Net -  PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) berhasil meraih laba bersih sebesar 6,69 triliun hingga triwulan pertama 2017 atau naik 45,8% dibandingkan periode sama 2016 sebesar Rp 4,588 triliun.

Direktur Keuangan Telkom Harry M. Zen menjelaskan, penopang kenaikan laba bersih salah satunya pendapatan usaha sepanjang triwulan pertama 2017 sebesar Rp 31,02 triliun atau naik 12,6% dibandingkan periode sama 2016 sebesar 27,54 triliun. Sedangkan Earning Before Interest Tax Depreciation Amortization (EBITDA) di kuartal pertama 2017 sebesar 16,81 triliun atau naik 14,7% dibandingkan periode sama 2016 sebesar Rp 14,65 triliun.

“Bisnis Data, Internet dan Layanan IT masih menjadi mesin pertumbuhan Perseroan yang mengalami peningkatan sebesar 25,4% dibandingkan kuartal I 2016 atau mencapai Rp 12,92 triliun. Bisnis yang didominasi oleh layanan fixed dan mobile broadband ini memberikan kontribusi sebesar 41,6% terhadap total pendapatan konsolidasi Telkom. Hal ini menunjukkan hasil tranformasi perusahaan menjadi perusahaan telekomunikasi digital,” ungkap Harry Kamis (20/4).

Dari kinerja operasional, hingga 31 Maret 2017 pertumbuhan pelanggan IndiHome meningkat 32% menjadi 1,78 juta pelanggan dari periode yang sama di 2016.

Telkomsel selaku entitas anak usaha juga membukukan kinerja cemerlang di tiga bulan pertama 2017 ini dengan mencatatkan pendapatan sebesar Rp 22,30 triliun dimana pertumbuhan Pendapatan, EBITDA dan Laba Bersih sebesar 10,4%, 13,0% dan 17,8%.

Harry melanjutkan, Telkomsel masih mampu mempertahankan bisnis legacy seluler. “Guna terus mengembangkan bisnis seluler, Telkomsel sepanjang kuartal pertama 2017 telah menambah 7.060 Base Transceiver Station (BTS) baru dimana keseluruhannya adalah BTS 3G/4G,” lanjut Harry.
Sementara itu, total biaya mengalami peningkatan sebesar 3,1% menjadi Rp 18,60 triliun. Biaya operation and maintenance meningkat 8,5% menjadi Rp 8,30 triliun, sejalan dengan perusahaan yang tengah gencar membangun infrastruktur jaringan untuk mendukung performansi mobile dan fixed broadband.

Harry berharap kinerja yang cukup menggembirakan pada kuartal I/2017 dapat terus dipertahankan. “Kinerja yang kuat pada kuartal I/2017 ini merupakan kelanjutan pertumbuhan tahun 2016, kami berharap momentum pertumbuhan ini dapat kami pertahankan pada kuartal selanjutnya,” tutup Harry M. Zen.(ind)

Presiden Jokowi menyambut Wakil Presiden AS Mike Pence 20/4/2017
Presiden Jokowi menyambut Wakil Presiden AS Mike Pence 20/4/2017

Independen.Net - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi  Ibu Negara Iriana Joko Widodo menerima kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat Michael Richard Pence yang datang beserta istrinya Karen Pence, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/4) sekitar pukul 10.00 WIB.

Presiden menilai, kunjungan Wakil Presiden Michael Pence ini merupakan pertemuan dirinya dengan administrasi baru Amerika Serikat. Namun Presiden menegaskan, komunikasi melalui telepon telah dilakukannya dengan Presiden Donald Trump, sejak Januari yang lalu.

Setelah melakukan sesi foto bersama yang dilanjutkan dengan berbincang di beranda Istana (Veranda Talk), Presiden Jokowi dan Wakil Presiden AS Michael Pence melakukan pernyataan pers bersama.

Menurut Presiden Jokowi , dirinya dan Wakil Presiden AS telah membahas sejumlah isu, baik bilateral maupun internasional. Yang pertama, komitmen Amerika untuk meningkatkan strategic partnership  dengan Indonesia akan fokus kepada bidang-bidang kerja sama dan investasi.

“ Bulan depan akan ada tim yang membahas mengenai pengaturan perdagangan dan investasi bilateral berdasarkan prinsip-prinsip win-win solution,” kata Presiden.

Yang kedua, lanjut Presiden, sebagai negara muslim terbesar di dunia dan sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, Indonesia  sepakat untuk menguatkan kerja sama di bidang perdamaian.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menitipkan salam dirinya kepada Presiden Donald Trump melalui Wakil Presiden Pence.

Wapres AS Mike Pence didampingi istrinya Karen Pence dan dua putrinya tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (19/4) pukul 23.30 WIB, dengan menggunakan pesawat kepresidenan United States Of America bernomor 80002. Pence disambut oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.

Selain bertemu Presiden Jokowi, Pence dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mengunjungi Masjid Istiqlal dan melakukan dialog dengan pemuka lintas agama. Dari Masjid Istiqlal, Mike Pence akan melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal ASEAN dalam rangkaian peringatan 40 tahun hubungan AS-ASEAN.

Sementara pada Jumat (21/4) besok, Wakil Presiden AS itu bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dijadwalkan menyaksikan penandatanganan MoU tersebut setelah membuka dan memberikan sambutan dalam Pertemuan Bisnis AS-Indonesia di Hotel Shangrila, Jakarta. (GUN/AGG/ES)

Michael Widjaja, Group CEO Sinar Mas Land
Michael Widjaja, Group CEO Sinar Mas Land


Apple telah resmi memilih BSD City di Tangerang Selatan, Banten, untuk jadi landmark pertamanya di Indonesia dalam rangka memenuhi kewajiban aturan konten lokal.

Raksasa teknologi asal Cupertino, California, Amerika Serikat, itu terpaksa untuk tunduk pada aturan yang bernama Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk 4G sejak berlakunya kebijakan itu per 1 Januari 2017.

Dengan adanya aturan itu, maka Apple akan kesulitan untuk memasarkan iPhone dan iPad terbarunya. Agar urusan bisnisnya bisa terselamatkan, maka Apple pun mau tak mau harus memutar otak agar bisa comply dengan kewajiban 30% untuk konten lokal agar bisa tetap berjualan.

Karena tak mungkin bisa memenuhi nilai konten lokal yang sedemikian besarnya, apalagi untuk urusan hardware semisal dengan membangun pabrik, maka dipilihlah alternatif lainnya, yakni dengan mendirikan pusat riset.

"Kebetulan Apple lagi mau bikin R&D center supaya mereka bisa comply dengan TKDN. Mereka cari tempat, perfect place yang sesuai dengan company profile mereka, dan tempat kita cocok," ungkap Michael Widjaja, Group CEO Sinar Mas Land di BSD Green Office Park.

Untuk membangun pusat riset yang diberi nama Apple Innovation Center itu, perusahaan yang didirikan Steve Jobs dan Steve Wozniak ini akan menyiapkan investasi USD 44 juta atau sekitar Rp 585 miliar.

Lalu, apa alasan Apple sampai akhirnya memilih BSD City sebagai mitranya untuk pembangunan pusat? Michael pun mengisahkan prosesnya, mulai dari pertemuan pertama mereka setahun yang lalu, hingga proses finalisasinya selama 6-8 bulan terakhir.

Diceritakan olehnya, Apple tertarik dengan project Green Office Park dan Digital Hub yang sedang dikerjakan oleh Sinar Mas Land di BSD City. Apple pun akhirnya kepincut karena merasa punya kesamaan visi. Apalagi, di kawasan itu, juga ada multinational company seperti Unilever yang punya kebutuhan tinggi.

"Dengan Apple, kita sama bahasanya. We are creating new content and new opportunities for the people. Kita punya karakteristik, cocok dengan mereka (Apple). Tapi alasannya, sama dengan kenapa Unilever datang ke sini," jelas putra dari Muktar Widjaja ini.

Dalam project Green Office Park dan Digital Hub itu, Michael punya impian untuk membangun kota dan perkantoran yang hijau, dengan begitu banyak lahan terbuka untuk aktivitas luar ruang, serta pembentukan komunitas untuk memperkuat SDM-SDM yang pada akhirnya dibutuhkan oleh Apple.

"Principal-principal itu melihat pandangan yang sama dengan kita. Having principal like Unilever, lalu datanglah Apple. Negosiasi sama mereka nggak gampang. Unilever saja kita tunggu 6 tahun, dari saya belum kawin sampai punya anak. Gila nggak? Untungnya, proses dengan Apple kebetulan cepat. Cuma 6-8 bulan," pungkasnya. <ind>

Riza Pratama Freeport
Riza Pratama Juru Bicara Freeport

PT Freeport Indonesia mengaku masih memiliki sejumlah ganjalan dalam proses negosiasi kelanjutan operasional perusahaan dengan pemerintah Indonesia. Meskipun perundingan yang dilakukan pemerintah dengan perusahaan Amerika Serikat (AS) sudah berlangsung nyaris dua bulan lamanya.

Riza Pratama, Juru Bicara Freeport Indonesia menjelaskan manajemen merasa keberatan dengan kewajiban harus membayar Bea Keluar (BK) ekspor konsentrat yang dikenakan pemerintah sebesar 7,5 persen.

Kewajiban tersebut baru saja muncul, berbarengan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2017 pada 9 Februari silam. Padahal dalam Kontrak Karya (KK) yang masih berlaku, ekspor konsentrat yang dilakukan Freeport seharusnya bebas bea keluar.

PMK yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tersebut, dinilai Freeport bertentangan dengan KK yang disepakati dengan pemerintah dan harus dihormati hingga masa berlakunya habis pada 2021.

"Berdasarkan KK, kami tidak wajib membayar BK," kata Riza,  Kamis (20/4).

Ia menyebut kewajiban membayar BK itulah, yang kemudian menahan nafsu perusahaan untuk mengajukan permohonan izin ekspor konsentrat ke Kementerian Perdagangan. Meskipun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah merilis rekomendasi ekspor sejak bulan lalu.

“Masih ada hal yang perlu diselesaikan kan. Tetapi kami sedang finalisasi izin ekspor itu,” katanya.

Pengenaan BK dalam PMK 13 tahun 2017 dihitung berdasarkan tingkat kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter) yang dibuat oleh perusahaan tambang.

Jika tingkat pembangunan fisik smelter sampai 30 persen, maka Kementerian Keuangan memungut BK sebesar 7,5 persen. Jika pembangunan fisik sudah di kisaran 30-50 persen, BK dikurangi jadi 5 persen saja. Jika sudah sudah 50-75 persen, BK mengecil lagi jadi 2,5 persen. Terakhir, jika smelter sudah di atas 75 persen, baru perusahaan tersebut bisa menikmati BK nol persen.

Freeport sendiri sudah memulai pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur berkapasitas olah 2 juta ton konsentrat per tahun. Namun, sampai sekarang kemajuan pembangunannya baru sampai 14 persen. <ind>

Ahok pada sidang 18 dituntut 1 tahun penjara
Ahok pada sidang ke-18 dituntut 1 tahun penjara


Independen.Net, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dituntut hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Jaksa menilai Ahok terbukti melakukan penodaan agama.

"Menuntut supaya majelis hakim yang mengadili perkara ini menyatakan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama terbukti bersalah menyatakan perasaan kebencian," ujar ketua tim jaksa Ali Mukartono membacakan surat tuntutan dalam sidang lanjutan Ahok di auditorium Kementan, Jl RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (20/4/2017).

Dalam berkas tuntutan sebanyak 209 halaman itu, jaksa Ali Mukartono menyatakan Ahok terbukti melanggar pasal 156 KUHP tentang pernyataan permusuhan dan kebencian terhadap terhadap suatu golongan. Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto kemudian menjadwaklkan sidang berikutnya, Selasa (25/4), dengan agenda pembacaan pembelaan dari pihak Ahok.

Terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjalani sidang ke-18 ini sehari setelah kekalahannya di Pilkada Jakarta dari Anies Baswedan.

Jaksa Ali Mukartono menyebut mereka mengajukan tuntutan itu setelah mempertimbangkan sejumlah fakta, dan beberapa hal yang meringankan dan memberatkan terkait terdakwa.
Hal yang memberatkan adalah perbuatan yang didakwakan itu meresahkan masyarakat. Sementara yang meringankan, Ahok sebagai gubernur telah melakukan berbagai program pembangunan yang nyata, dan selama persidangan bersikap sopan.
Pembacaan tuntutan sedianya dilangsungkan Selasa (11/4) pekan lalu namun ditunda karena jaksa belum siap.Awalnya Jaksa menyebut alasan permintaan penundaan itu karena berkas tuntutan mereka 'belum selesai diketik.'
Namun kemudian jaksa Ali Mukartono meminta jadwal penundaan sidang disesuaikan dengan permintaan Kapolda Jakarta M. Iriawan, yakni sesudah penyelenggaraan Pilkada.

Jaksa Penuntut Umum Ali menjerat Ahok dengan Pasal 156 dan 156a KUHP

Bermula dari Pulau Pramuka

Peristiwa yang didakwakan pada Ahok adalah pidatonya pada 27 September 2016, saat melakukan kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, yang lalu dianggap menghina agama. Ahok saat itu datang untuk meninjau program pemberdayaan budi daya kerapu. Ia mengatakan dalam sambutannya, program itu akan tetap dilanjutkan meski dia nanti tak terpilih lagi menjadi gubernur di Pilkada 2017, sehingga warga tak harus memilihnya hanya semata-mata karena ingin program itu terus dilanjutkan. "Kan bisa saja dalam hati kecil Bapak- Ibu, nggak pilih saya karena dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak-Ibu. Kalau Bapak-Ibu merasa nggak bisa pilih karena takut masuk neraka, dibodohin, begitu, oh nggak apa-apa, karena ini panggilan pribadi Bapak-Ibu," katanya. "Program ini (pemberian modal bagi budi daya kerapu) jalan saja. Jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak karena nuraninya nggak bisa pilih Ahok," tambahnya.


Pidato Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, yang jadi alat baru bagi kalangan yang sejak awal sudah menolaknya.
Rekaman video ini diunggah di saluran Pemprov DKI Jakarta, dan tak ada masalah soal ini, hingga pada 6 Oktober, Buni Yani, seorang dosen, mengunggah ulang video itu di akun Facebooknya, berjudul 'Penistaan terhadap Agama?' dengan transkripsi pidato Ahok namun memotong kata 'pakai'. Ia menuliskan 'karena dibohongi Surat Al Maidah 51' dan bukan "karena dibohongi pakai Surat Al Maidah 51', sebagaimana aslinya.

Tak lama kemudian Front Pembela Islam, FPI, dan Majelis Ulama Indonesia, MUI, Sumatera Selatan melaporkan Ahok kepada polisi. Sejumlah organisasi lain menyusul melakukan laporan kepada polisi.

Momentum bagi penentang Ahok

Ahok kemudian meminta maaf, namun kasus ini terus berkembang. Pada 14 Oktober 2016, massa berbagai ormas Islam berunjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta. Massa menuntut Ahok segera dihukum. Unjuk rasa sempat berlangsung ricuh.
Kasus ini membuat Rizieq Shihab, tokoh FPI, yang selama ini merupakan penentang keras Ahok, mendapatkan momentum. Ia berhasil menggalang umat dariberbagai kelompok Islam lain dalam aksi 4 November yang dikenal sebagai Aksi 411, yang diikuti ratusan ribu orang.

Polisi lalu menetapkan Ahok sebagai tersangka pada 16 Oktober, namun Rizieq Shihab tidak mengendurkan tekanan. Ia menggalang lagi aksi massa lebih besar, pada 2 Desember 2016, yang dikenal sebagai Aksi 212, yang oleh sebagian orang disebut diikuti lebih dari sejuta orang.

Pendiri FPI Rizieq Shihab dalam unjuk rasa 4 November.

Unjuk rasa yang berlangsung tertib pada 4 November berubah menjadi rusuh saat memasuki malam.
Berbagai unjuk rasa sesudah itu tak berhasil mengumpulkan massa terlalu besar, namun gelombang penentangan terhadap Ahok dan tekanan agar ia dipenjarakan serta diberhentikan sebagai gubernur terus bergulir dalam berbagai bentuk.
Kelompok-kelompok penentang yang ditokohi Rizieq Shihab ini bergabung juga dengan kubu lawan-lawan Ahok di Pilkada 2017.

Calon gubernur Anies Baswedan yang kemudian memenangkan Pilkada, sempat menyambangi Rizieq Shihab di markas FPI, bergabung dalam salat subuh yang digelar dalam rangkaian aksi anti Ahok di Masjid Istiqlal -yang dihadiri juga oleh Sandiaga Uno dan cagub lain waktu itu, Agus Yudhoyono, dan para tokoh penentang Ahok.
Para penentang Ahok berkeras mereka tak ada urusan dengan pilkada, namun berbagai aksi diarahkan pada Pilkada Jakarta. Antara lain Tamasya Al Maidah yang dimaksudkan untuk menggalang umat dari berbagai daerah untuk mendatangi TPS-TPS, kendati dihalang-halangi aparat.
Dan akhirnya, pada Pilkada Rabu (19/4), Ahok kalah dari Anies Baswedan, dengan selisih besar. Dan di malam kemenangan, sesudah Ahok mengakui kekalahan, Anies Baswedan datang ke Istiqlal, bersama pasangannya di Pilkada, Sandiaga Uno, serta Prabowo, Ketua Umum Gerindra, pendukung utama pasangan Anies-Sandi, untuk melakukan 'sujud syukur' yang dipimpin Rizieq Shihab.
Prabowo sendiri dalam salah satu pidato kemenangan kubu Anies-Sandi, mengucapkan terima kasih khusus pada Rizieq Shihab dan sejumlah tokoh Islam garis keras penentang Ahok.

Sehari sesudah Pilkada
Terdakwa Basuki Tjahaja Purnama datang ke sidang pembacaan tuntutan Kamis (20/4) ini sesudah menerima kunjungan Anies Baswedan, yang akan menggantikannya sebagai gubernur pada Oktober mendatang, setelah memenangkan Pilkada Rabu (19/4).

Sementara di luar kawasan gedung Kementerian Pertanian yang menjadi lokasi sidang, para pendukung dan penentang Ahok tetap menggelar mimbar bebas, kendati jumlahnya tak terlalu banyak lagi seperti sidang-sidang sebelumnya.

Para pendukung Ahok yang terpukul oleh kekalahan besar calon mereka di Pilkada DKI Jakarta sehari sebelumnya, tetap berusaha tampil penuh semangat,

Sejumlah pendukung Ahok tetap datang kendati sehari sebelumnya terpukul oleh kekalahan sang gubernur di Pilkada. Di tengah terik matahari, mereka bernyanyi dan menari, menyuarakan dukungan. Melalui pengeras suara, koordinator aksi mengajak para pendukung Ahok "untuk menghilangkan kekecewaan karena kekalahan dalam pilkada dan mari berpoco-poco."

"Masih semangatkah kawan-kawan membela Ahok?"
Pekikan itu disambut dengan jawaban kompak, "masiiih!"
"Mari kita mengawal sidang Ahok agar Ahok... "
"Bebaaaas..."

Para penentang Ahok tetap menggelar unjuk rasa menuntut Ahok dihukum penjara. Di kubu anti Ahok, susana sedikit lebih meriah -bisa dimengerti, karena salah satu tujuan utama mereka, menggagalkan terpilihnya Ahok, telah berhasil. Sejumlah orator tetap bersemangat tampil dengan pengeras suara di mobil mimbar.

"Urusan melawan si penista Agama, si Ahok, belum beres. Sebelum Ahok dihukum, kita tidak boleh berhenti melakukan perjuangan!"

Di wilayah aksi anti Ahok ini malah sejumlah pedagang memanfaatkan keramaian untuk menjajakan jualan mereka. <ind>

Juventus vs Barcelona Liga Champion
Barcelona vs Juventus ketinggalan 3 gol di Liga Champion 

Independen.Net - Empat pertandingan penting leg kedua perempat final Liga Champions akan berlangsung dalam dua hari ke depan yaitu Rabu (19/4) hingga Kamis (20/4) dini hari WIB. Berikut ini jadwal lengkap siaran langsung keempat pertandingan tersebut.

Dini hari nanti, Rabu (19/4), atau Selasa malam waktu setempat, akan digelar dua pertandingan perempat final: Real Madrid menghadapi Bayern Munich di Stadion Santiago Bernabeu dan Leicester City menjamu Atletico Madrid di Stadion King Power, Inggris.

Kick-off kedua pertandingan tersebut dijadwalkan mulai pukul 01.45 dini hari WIB. Madrid melawan Bayern bisa Anda saksikan secara langsung di beIN Sport 1 dan salah satu televisi swasta Indonesia. Sedangkan Leicester melawan Atletico akan disiarkan langsung oleh beIN Sport 2.

Pada leg pertama pekan lalu, Madrid berhasil meraih kemenangan 2-1 atas Bayern di Allianz Arena. Kemenangan juga diraih Atletico atas Leicester. Di leg pertama Atletico menang tipis 1-0 berkat gol penalti Antoine Griezmann.

Hari kedua leg kedua akan mempertemukan Barcelona melawan Juventus di Camp Nou dan AS Monaco menjamu Borussia Dortmund. Di leg pertama Juventus menang 3-0 atas Barcelona, sedangkan Monaco secara mengejutkan menang 3-2 di markas Dortmund.

Leg kedua Barcelona melawan Juventus dan Monaco menghadapi Dortmund akan berlangsung Kamis dini hari mulai pukul 01.45.

Berikut ini jadwal siaran langsung leg kedua perempat final Liga Champions:

Rabu 19 April / 01:45 / Real Madrid vs Bayern Munchen / beIN Sport 1 & SCTV
Rabu 19 April / 01:45 / Leicester City vs Atletico Madrid / beIN Sport 2
Kamis 20 April / 01:45 / Barcelona vs Juventus / beIN Sport 1 & SCTV
Kamis 20 April / 01:45 / Monaco vs Borussia Dortmund / beIN Sport 2


Yunus Saefulhak direktur panas bumi
Independen.Net, Bandung - Dalam rangka mempercepat pengembangan panas bumi di Indonesia, Pemerintah menetapkan 5 (lima) upaya terobosan yang berbeda dari kebijakan pada tahun-tahun sebelumnya.Hal ini terungkap dalam Workshop Panas Bumi yang diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat, tanggal 17 April 2017.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal EBTKE yang diwakili oleh Direktur Panas Bumi,Yunus Saefulhak menjelaskan 5 terobosan sebagai upaya percepatan pengembangan panas bumi.

Pertama, pelaksanaan lelang 5 (lima) WKP pada tahun 2017 untuk wilayah Indonesia Bagian Timur dengan pertimbangan harga keekonomian yang masih masuk dan menarik untuk investor. Lima WKP tersebut yaitu Gunung Hamiding, Simbolon Simosir, Oka Ile-Ange, Bora Pulu, dan Gunung Sirung yang ditargetkan untuk Commercial Operationg Date (COD) pada tahun 2024 dan 2025.

Kedua, penugasan kepada Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi dan produksi panas bumi di daerah-daerah yang harga keekonomiannya belum masuk. Saat ini Pemerintah telah menugaskan PT PLN (Persero) untuk melakukan kegiatan pengembangan panas bumi di Atadei, NTT; Songa Wayaua, Maluku Utara; Ciater dan Tangkuban Perahu, Jawa Barat. Selain PT PLN (Persero), Pemerintah juga memberikan penugasan kepada PT Geo Dipa Energy untuk WKP Candi Umbul Telomoyo dan Gunung Arjuno Welirang.

Ketiga, mempersingkat perizinan untuk kemudahan investasi bidang panas bumi. Saat ini sudah diimplementasikan pelayanan satu pintu untuk investasi di BKPM dan Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan prima yang memberikan kemudahan bagi investor.

Keempat, memberikan Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) kepada Badan Usaha yang memiliki "potensi" atau ketertarikan melakukan pengembangan panas bumi di wilayah Indonesia Bagian Timur.

Kelima, implementasi program Geothermal Fund untuk menarik minat investor dalam melakukan pengembangan panas bumi untuk WKP di Wilayah Indonesia Bagian Timur. Pada dasarnya program ini bertujuan untuk mengurangi risiko pengusahaan panas bumi dan diharapkan mendorong pengembangan panas bumi oleh pengembang swasta dan BUMN. Program ini dikelola oleh PT SMI dengan tetap melibatkan Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan sebagai steering committe dengan nilai anggaran APBN yang telah disediakan adalah sebesar 3 T dan dana dari World Bank dalam bentuk grant sebesar 55,25 juta US$. Pendanaan program ini bersifat "hibah bersyarat" dimana pemenang lelang dari lokasi akan mengganti dana eksplorasi dan premi risiko. Penggantian biaya tersebut bertujuan agar dana pemboran eksplorasi dapat bergulir digunakan di wilayah lain yang berbeda (revolving fund). Saat ini telah ditetapkan 3 area panas bumi yang mendapatkan geothermal fund yaitu Waisano dan Inelika di NTT serta Jailolo di Maluku Utara. Selain itu, sudah ditetapkan pula 5 WKP untuk eksplorasi dan telah diajukan ke World Bank.

Lima upaya terobosan tersebut merupakan bentuk nyata komitmen Pemerintah dalam mempercepat pengarusutamaan energi baru, terbarukan dan konservasi energi, yang pada akhirnya bertujuan memenuhi kebutuhan energi yang berkeadilan demi kesejahteraan masyarakat. (RWS)

Baca juga: Peraturan Baru Pemgembangan Panas Bumi

tidak punya mendapat formulir c6


Independen.Net, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta menyatakan, bagi warga yang namanya sudah masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun tidak memiliki formulir C6, masih dapat menggunakan hak suaranya pada Pilkada DKI 2017 putaran kedua.

"Kalau sudah ada di DPT, maka sebenarnya sudah punya hak menerima C6 itu. Makanya C6-nya itu sekarang kita tunggu sampai pukul 16.00 WIB hari ini, H-1 (Pilkada DKI 2017)," ujar Komisoner KPUD DKI Jakarta Moch Sidik, Jakarta, Selasa (18/4/2017).

"Supaya yang belum dapat C6 dapat minta langsung ke KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara)," dia melanjutkan.

Sedangkan, kata Sidik, bagi warga yang namanya sudah masuk DPT tapi tidak diperbolehkan mencoblos oleh KPPS karena tidak memiliki C6, dapat langsung menunjukkan e-KTP dan dokumen pelangkap lainnya kepada panitia dan saksi di TPS.

"C6 itu bukan syarat untuk memilih, C6 itu hanya surat pemberitahuan. Kalau orang itu tidak dapat C6 besok dan namanya sudah ada di DPT, ya datang saja, bisa menunjukkan bahwa dia ada di DPT. Tunjukkan nama di KTP atau Suket (surat keterangan)-nya sama. Kalau ragu KPPS-nya, bisa tunjukkan KK kalau perlu diperkuat," dia memaparkan.

Sidik mengimbau agar pemilih Jakarta segera memastikan namanya ada di DPT, dan melengkapi dengan dokumen kependudukannya. Sehingga besok dapat menggunakan suaranya pada Pilkada DKI 2017.

"Lengkapi dokumen mulai dari KTP, KK, SIM, paspor, yang ada fotonya, supaya orang yakin bahwa bener warga DKI Jakarta. Maka KPPS enggak boleh menolak lagi," Sidik menandaskan.

Pilkada DKI 2017 akan segera berlangsung pada Rabu 19 April 2017. Ada dua pasangan calon yang siap bertarung pada Pilgub kali ini, yakni pasangan nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama - Djarot Saiful Hidayat (Ahok - Djarot) dan pasangan nomor urut tiga Anies Baswedan - Sandiaga Uno (Anies - Sandi). <ind>

Menteri BUMN Rini Soemarno

Independen.Net, Jakarta - Pahala Mansury pekan lalu diangkat jadi Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA). Pahala menggantikan Arif Wibowo yang memimpin Garuda Indonesia sejak Desember 2014 menggantikan Emirsyah Satar.

Menteri BUMN, Rini Soemarno, menaruh harapan lebih kepada Pahala sebagai pimpinan maskapai pelat merah itu. Rini berharap banyak perbaikan yang bisa dilakukan terhadap perseroan selama 12 bulan ke depan.

"Kita beri waktu dalam 12 bulan ini sih," tutur Rini di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (18/4/2017).

Rini mengatakan, tujuan ditunjuknya Pahala sebagai pimpinan baru Garuda untuk melakukan reformasi baik dari segi operasional dan keuangan. Sehingga diharapkan emiten berkode GIAA itu bisa semakin berjaya di negerinya sendiri.

"Garuda itu kan memang saat ini memerlukan restrukturisasi secara menyeluruh. Dari segi operasional, dari segi keuangan. Bagaimana memperkuat operasional dengan kompetisi yang makin kuat di domestik maupun internasional, dan juga memperkuat struktur keuangannya. Karena itu kita melihat setelah interview banyak pihak, Pak Pahala yang paling tepat untuk itu," ujar Rini.

Rini mengaku belum puas dengan pencapaian yang sudah dilakukan Arif saat memimpin Garuda selama dua tahun terakhir. Rini ingin ada terobosan dalam bisnis perjalanan yang tidak hanya mengandalkan penjualan tiket pesawat terbang saja, juga dengan penginapan dan paket wisata lainnya.

"Memang menurut saya ada hal yang saya melihat masih perlu diperkuat. Jadi memang struktur secara operasional menyeluruh, terutama sinergi antara Garuda, Citilink, dengan GMF, dan aktvitas yang lain termasuk aerowisatanya, bagaimana ke depan kompetitor kita mereka menjualnya dengan paket. Bukan hanya tiket pesawat, tapi juga hotelnya, transportasi daratnya. Nah ini yang secara sistem mau kita perbaiki di sana," jelas Rini.

Mengenai pengganti Pahala di Bank Mandiri, Rini mengaku masih terus melakukan seleksi dengan jajaran direksi dan komisaris. Tidak menutup kemungkinan pengganti Pahala yang dulu menjabat sebagai Direktur Finance dan Treasury Bank Mandiri berasal dari BUMN lain.

"Internal juga bagus. Kita sedang melihat juga, sinergi antar BUMN harus kita perkuat. Jadi apa perlu antar bank, atau perlu kekuatan di IT nya. Jadi talent full BUMN secara menyeluruh yang kita lihat, perusahaan itu membutuhkan apa ke depannya. Mengingat ke depan kita makin kompetitif," tutup Rini

tes cpns
Tes CPNS (ilustrasi)

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 57, Pasal 67, Pasal 68 ayat (7), Pasal 74, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 85, Pasal 86 ayat (4), Pasal 89, Pasal 91 ayat (6), Pasal 92 ayat (4), dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” bunyi Pasal 1 ayat (1) PP ini.

Manajemen PNS itu meliputi: a. penyusunan dan penetapan kebutuhan; b. pengadaan; c. pangkat dan Jabatan; d. pengembangan karier; e.pola karier; f. promosi; g. mutasi; h. penilaian kinerja; i. penggajian dan tunjangan; j. penghargaan; k. disiplin; l. pemberhentian; m. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan n. Perlindungan.

Ditegaskan dalam PP tersebut, Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. Namun Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:  a. menteri di kementerian; b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian; c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural; d. Gubernur di provinsi; dan e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

“Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat fungsional keahlian utama,” bunyi Pasal 3 ayat (3) PP tersebut.

Adapun penyusunan dan penetapan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS dilakukan sesuai dengan siklus anggaran.  Untuk itu, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS berdasarkan analisis Jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan dilakukan per jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan  prioritas kebutuhan.

Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, meliputi  kebutuhan jumlah dan jenis: a. Jabatan Administrasi (JA); b. Jabatan Fungsional (JF); dan c. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).

Untuk kebutuhan PNS secara nasional, menurut PP ini, ditetapkan oleh Menteri (yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara) pada setiap tahun, setelah memperhatikan pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN (Badan Kepegawaian Negara).

Penetapan kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan usul dari: a.PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) Instansi Pusat; dan b. PPK Instansi Daerah yang dikoordinasikan oleh Gubernur.

Pengadaan PNS

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 itu menegaskan,  untuk menjamin kualitas PNS, pengadaan PNS dilakukan secara nasional.

Pengadaan PNS, menurut PP ini, merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan: a.Jabatan Administrasi, khusus pada Jabatan Pelaksana; b. Jabatan Fungsional Keahlian, khusus pada JF ahli pertama dan JF ahli muda; dan c. Jabatan Fungsional Keterampilan, khusus pada JF pemula dan terampil.

Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, dilakukan melalui tahapan: a. perencanaan; b. pengumuman lowongan; c. pelamaran; d. seleksi; e. pengumuman hasil seleksi; f. pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS;  dan  g. pengangkatan menjadi PNS.

Ditegaskan dalam PP ini, setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar; b.tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah  mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih; c.tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; d. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; e.tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan; g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar; h.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan i.persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK.

“Batas usia sebagaimana dimaksud dapat dikecualikan bagi Jabatan tertentu, yaitu paling tinggi 40 (empat puluh) tahun. Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Presiden,” bunyi Pasal 23 ayat (2,3) PP No. 11 Tahun 2017 itu.

Adapun seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud terdiri atas 3 (tiga) tahap: a.seleksi administrasi; b. seleksi kompetensi dasar; dan c.seleksi kompetensi bidang.

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala BKN, dan akan menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan.

PP ini menegaskan, calon PNS yang mengundurkan diri pada saat menjalani masa percobaan sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti seleksi pengadaan PNS untuk jangka waktu tertentu.

Adapun calon PNS yang telah memenuhi persyaratan diangkat menjadi PNS oleh PPK ke dalam Jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 364 Peratuan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 7 April 2017 itu.

(JDIH Kemenkumham/ES)

Kapolri Tito Karnavian jelang PILKADA DKI put 2
Kapolri Tito Karnavian jelang PILKADA DKI putaran dua, Ecovention Ancol 18/04/2017

Independen.Net, Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, sebanyak 62 ribu personel gabungan Polri, TNI, dan Linmas akan diterjunkan untuk mengamankan pencoblosan Pilkada DKI 2017 putaran kedua. Sebagian personel diterjunkan di tiap-tiap TPS.

"Untuk pengamanan, kami sudah siapkan kekuatan sekitar 62 ribu dari unsur Polri, TNI dan anggota Linmas. Anggota linmas sendiri 26 ribu, sisanya 35 ribuan dari Polri 20 ribu dan dari TNI kurang lebih 15 ribu," ujar Tito di sela acara Pembekalan Pengamanan Pilkada DKI, Ecovention Ancol, Jakarta Utara, Selasa (18/4/2017).

Dari jumlah keseluruhan, sebanyak 34 ribu personel masing-masing 17 ribu anggota Polri dan 17 ribu pasukan TNI diterjunkan ke tiap-tiap TPS. Sisanya, petugas gabungan akan melakukan patroli di Ibu Kota untuk memastikan Jakarta dalam kondisi aman.

"Kekuatan kita yang standby ada 10 ribu dari Polri dan 1.500 (personel) yang ada di bawah kendali dari Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya," jelas Tito.

Tak hanya itu, ribuan pasukan cadangan dari Polri dan TNI juga disiagakan di tiap-tiap markas komando. Jenderal bintang empat ini meyakinkan bahwa pasukan yang disiagakan mampu mengawal pelaksanaan Pilkada DKI 2017 dengan aman, lancar, dan damai.

"Kita yakinkan warga Jakarta untuk pemilihannya insya Allah dapat berjalan lancar. Dan silakan menggunakan hak pilih, hak politik, dengan sebebas-bebasnya. Ini dijamin oleh pemerintah," tegas Tito. <ind>

Ahok menerima laporan warga bukit duri
Ahok menerima laporan warga Bukit Duri di Balaikota DKI Jakarta 18/04/2017

Independen.Net, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) curiga ada permainan dalam menentukan penerima rusun Rawa Bebek untuk korban gusuran Bukit Duri, Jakarta Selatan. Menurut Ahok, pihak yang biasanya bermain dalam penerima rusun itu adalah pemilik tanah tempat warga Bukit Duri mengontrak sebelum digusur.

"Warga tinggal di Bukit Duri, orang yang tinggal di pinggir sungai itu kan rata-rata kontrak, yang marah itu yang tuan rumah itu. Biasanya tiap kali kita mau pindahin, mereka suka ajukan boleh nggak minta satu-dua bulan kami pindah sendiri," ujar Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (18/4/2017).

Ahok mengatakan permintaan menunda penggusuran adalah trik dari pemilik tanah kontrakan. Mereka akan bertindak curang dengan mengusir para warga yang selama ini sudah mengontak, lalu kunci rusun yang seharusnya menjadi hak warga mengontrak diambil oleh pemilik kontrakan.

"Saya temukan biasa sedikit trik. Orang miskin biasanya ngontrak 10-20 tahun di situ, KTP sudah lama di situ, itu diusir. Sehingga waktu mau dapat kunci rusun, yang tinggal 20 tahun karena status kontrak, KTP sana malah nggak dapat," ujar Ahok.

"Dia ganti tuh tuan rumahnya. Kadang-kadang KTP nggak di situ. Bisa ada oknum bermain juga," lanjutnya.

Ahok juga menyebut dirinya sudah mendapat bukti adanya permainan dari pemilik kontrakan saat pembagian kunci rusun. Karena itu dia membuat aturan baru dalam membagikan kunci rusun. Dia ingin, kunci rusun dibagikan per-KTP untuk warga Bukit Duri. Hal tersebut untuk menghindari kecurangan saat pembagian rusun.

"Saya bilang satu KK satu (rusun) saja. Bingung nggak dia. Masukin keluarganya. Kalau kamu punya rumah, dimasukkin, kamu tinggal di rusun, pasti nggak ditinggali. Akhirnya nyalain lampu tutup gorden. Itu yang kita sita kembali," tutup Ahok.

Sebelumnya, Siti Haroh, warga Bukit Duri, Jakarta Selatan mengadu kepada Ahok di Balai Kota karena dipersulit mendapatkan rumah susun (rusun) Rawa Bebek. Padahal, Siti mengaku sudah mengontrak di Bukit Duri sejak tahun 2000. Siti juga memiliki KTP DKI beralamat di Bukit Duri.

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget